DPJatim – Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bakorwil II Bojonegoro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada selasa (22/11). Kegiatan yang melibatkan perwakilan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, MKKS SMA/SMK Negeri/Swasta dan perwakilan Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro tersebut dilaksanakan sebagai ikhtiar merumuskan formulasi peningkatan kualitas manajemen pendidikan khususnya di Jawa Timur.
FGD dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro yang diwakili Sekretaris Bakorwil, Drs. Widyo Yudo Prayitno, M.Si. Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil menekankan perlunya penguatan manajemen pendidikan dengan stakeholder terkait. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan sentral dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Maka langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan peningkatan IPM mutlak diperlukan. Pendidikan juga perlu lebih ditekankan pada penguatan karakter peserta didik dengan maksud dihasilkan SDM yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
Dalam kesempatan itu, Dr. Agus Widiyarta, S.Sos., M.Si., selaku anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sekaligus bertindak sebagai moderator FGD memantik isu bahwa sebagai langkah awal peningkatan kualitas manajemen Pendidikan di Bakorwil II Bojonegoro, seyogianya diinventarisasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh penyelenggara pendidikan. Melalui FGD ini, diharapkan dapat melihat aspek manajemen pendidikan baik dari sisi SDM, Kurikulum, Pembelajaran, Pembiayaan, Sarpras, Humas, dan Kompetensi Lulusan. Jika manajemen ini berjalan dengan baik maka akan mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di sisi lain, Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H., anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur lebih menekankan pada upaya – upaya preventif dan represif dari sudut pandang supremasi hukum kaitannya tata kelola kelembagaan pendidikan. Menurutnya, pemahaman dasar mengenai aspek yuridis sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pendidikan. Lebih dari itu, penyelenggaraan pendidikan juga perlu didampingi agar tidak salah dalam mengambil langkah. Kualitas Manajemen Pendidikan akan berjalan optimal jika segala tindakan dilaksanakan dengan benar dan diliputi rasa aman secara hukum. Revitalisasi peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah juga perlu ditempuh agar dinamika penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal.
Isu-isu yang dilontarkan cukup memantik reaksi positif dari para peserta. FGD berlangsung cukup dinamis dan menghasilkan beberapa rumusan penting, antara lain perlunya sosialisasi implementasi kurikulum merdeka, persoalan pendanaan DP Kabupaten/Kota, persoalan Komite Sekolah, sinergitas dewan pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan aspek peningkatan serapan dunia industri dan usaha.
Di samping itu, FGD ini juga melahirkan beberapa rumusan rekomendasi. Di antaranya merekomendasikan agar Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur aktif mendorong Kabupaten/Kota agar partisipatif di bidang pendanaan, Dewan Pendidikan perlu memiliki wadah berupa Tim Advokasi Pendidikan, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendorong RPL untuk peningkatan IPM, Dewan Pendidikan tetap merekomendasikan agar Pemprov Jatim secara konsisten mengucurkan BPOPP, serta diusulkan supaya Komite Sekolah bersinergi dengan Dewan Pendidikan.
Harapannya, kegiatan semacam FGD ini dapat menjadi agenda rutin guna menjalin silaturrahmi antar pemerhati pendidikan di Jawa Timur. Peserta juga meminta agar Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat menjadi pelopor pendampingan penyelenggaraan pendidikan dengan menggandeng stakeholder terkait agar mampu mendongkrak IPM Jawa Timur ke depan (admin).
